PADANG — Gubernur Sumatera Barat menyayangkan Biro Kerjasama Pembangunan Rantau tidak diterima dalam nomenklatur organisasi oleh kemendagri, karena tidak sesuai dengan aturan yang ada. Namun demikian, daerah mesti patuh akan keputusan tersebut hingga terjadi perubahan menjadi Biro Pembangunan saja.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah pada saat melantik dan mengukuhkan kembali jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar di Aula Kantor Gubernur, Jum’at sore (21/5/2021).
Mahyeldi Ansharullah mengatakan, sebenar urusan rantau bagi Pemerintah Provinsi Sumbar sangat baik dalam memberikan kontribusi memajukan pembangunan daerah. Karena porensi perantau Sumbar amat besar yang juga ada di berbagai belahan dunia, sehingga dapat menjadi perwakilan Indonesia di luar negeri untuk aktif mempromosikan berbagai produk yang ada di Ranah Minang.
“Sudah saatnya Sumbar go international, banyak orang Minang ada di mana mana. Seperti perantau Minang yang ada di luar negeri dan luar Sumbar. Bukan hanya di Amerika dan China masih banyak lagi di negara lain,” ucap Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, di tengah tantangan yang berat ini Sumbar harus jeli menangkap peluang. Pandemi Covid-19 belum tentu selesai. Peluang peluang yang ada harus dicermati, dan menyiapkan diri agar di saat situasi telah pulih mampu bersaing.
Kendati begitu, dalam menghadapi kondisi sulit ini Mahyeldi meminta semua pihak tak boleh pesimis. Di saat perdagangan global mengalami perlambatan, Sumbar kata dia, justru harus bergerak lebih cepat, gesit dan responsif.
Terutama yang ada di luar negeri, Gubernur Sumbar meminta ada perwakilan di luar negeri guna menawarkan potensi yang dimiliki Sumbar.
“Banyak sektor yang bisa kita tawarkan di negara lain, seperti adat istiadat, pariwisata, dan produk khas Minangkabau hasil usaha UMKM kita,” kata Mahyeldi. (*)
