Jakarta – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Tubagus Rahmad Sukendar, akan mengadakan road show ke Sumatera Barat dalam waktu dekat. Ia dijadwalkan bertemu dengan Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Yuni Daru Winarsih untuk membahas pemberantasan korupsi dan kejahatan keuangan negara.
Tubagus Sukendar menegaskan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan penanganan kasus korupsi lebih profesional dan tanpa tebang pilih. “Kami ingin memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran yang merugikan negara ditindak dengan tegas, tanpa ada intervensi atau kepentingan tertentu,” ujarnya.
Selain membahas strategi pemberantasan korupsi, BPI KPNPA RI juga akan memberikan rekomendasi terkait pola baru modus kejahatan keuangan yang semakin kompleks. Tubagus menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan institusi hukum dalam mengawal transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Kapolda Sumbar dan Kajati Sumbar menegaskan komitmen mereka dalam menegakkan hukum secara transparan dan berani menghadapi pihak-pihak yang berupaya menghambat proses hukum. “Kami tidak akan memberi ruang bagi korupsi. Semua kasus, baik yang tengah berjalan maupun yang baru mencuat, akan ditangani dengan adil dan objektif,” tegas Irjen Pol Gatot Tri Suryanta.
Humas BPI KPNPA RI, Revdi Iwan Syahputra, menggarisbawahi bahwa road show ini juga bertujuan membangun kesadaran publik akan peran masyarakat dalam pengawasan anggaran negara. “Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Masyarakat harus berani melaporkan setiap dugaan penyimpangan,” ujarnya.
Senada, Eriyanto Leo dari Humas BPI KPNPA RI menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau dan melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang berpotensi merugikan negara. “Kami akan mengawal proses ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan,” katanya.
Diharapkan, pertemuan ini menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat penegakan hukum di Sumatera Barat, baik dalam aspek pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan negara. BPI KPNPA RI tetap berkomitmen mendorong transparansi dan pengawasan ketat demi tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan bertanggung jawab.
(*)
