Padang, jembataninformasi.com- Puluhan rekanan yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor dan Suplier Ring Satu Semen Padang menyuarakan aspirasi mereka di DPRD Sumatera Barat, Kamis (28/11/2024). Mereka diterima Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Doni Harsiva Yandra, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Erick Hamdani, Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Verry Mulyadi.
Ikut hadir mendengarkan aspirasi mereka dari Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Khairudin Simanjuntak dan Muchlis Yusuf Abit, Fraksi Nasdem Endarmy dan Irwan Zuldani, Fraksi PKS Nurfirmanwansyah, Fraksi Demokrat Agus Syahdeman dan Fraksi PAN Hendra Halim.
Maimunah Ketua Asosiasi Kontraktor dan Supplier Ring Satu Semen Padang dalam penyampaian aspirasinya menjelaskan bahwa rekan-rekannya dalam lima tahun belakangan sudah termarjinalkan. Karena usaha yang digeluti untuk mencari sesuap nasi, dengan usaha sebagai rekanan dan suplier sudah diambil alih oleh anak perusahaan PT Semen Padang.
Padahal dahulunya ninik mamak menyerahkan tanah kaum secara cuma-cuma ke PT Semen Padang, supaya anak kemenakan bisa bekerja dan bisa bertahan hidup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
“Ninik mamak kami mau menyerahkan tanah kaum ini, dengan syarat agar kami anak kemenakan bisa bekerja di PT Semen Padang. Dengan keadaan seperti sekarang, kami bagaikan ayam mati kelaparan di lumbung padi. Jangankan kontraktor, sektor UMKM saja di Lubuk Kilangan ini sudah banyak yang mati. Kemana lagi kami mengadukan nasib, jika tidak ke gedung parlemen ini,” ucapnya berurai air mata.
Adrizal Anggota Asosiasi Kontraktor dan Suplier Ring Satu Semen Padang menyampaikan bahwa pihaknya menuntut empat poin kepada manajemen Semen Indonesia khususnya Semen Padang. Namun tuntutan yang diajukan tersebut tidak digubris, meskipun sudah melakukan aksi damai pada 2 Oktober lampau.
Keempat tuntutan tersebut yakni pertama agar manajemen mengembalikan pekerjaan overhaul pabrik seperti biasa, sehingga perusahaan lokal dapat ditunjuk langsung (SPK). Kedua untuk vendor outsourching yang mempunyai anggota lebih dari 100 orang, agar dilakukan pemerataan supaya berkeadilan. Ketiga memperluas kesempatan bagi kontraktor lokal untuk mendapatkan pekerjaan, sesuai perjanjian antara ninik mamak Nagari Lubuk Kilangan dengan Manajemen Semen Indonesia sebagai holding company Semen Padang. Serta keempat menolak sistem PADI yang diberlakukan PT Semen Padang kepada kontraktor lokal.
“Tuntutan ini terjadi karena 5 tahun belakangan PT Semen Padang membuat aturan memberatkan. Kami layangkan tuntutan sebanyak tiga kali juga tidak ada jalan keluarnya. Kami dipertemukan dengan CSR , itupun jawaban tidak memuaskan. Kami dipertemukan dengan pejabat selevel Kepala Departemen dan Kepala Biro, juga tidak ada tindak lanjutnya,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Perwakilan Rekanan Alex Saputra. Ia juga menegaskan bahwa Suplier dan Rekanan Ring Satu Semen Padang hanya meminta kepada manajemen PT Semen Padang untuk menjalankan kesepakatan yang telah dibuat pada 31 Januari 2018, sesuai dengan notulen rapat.
Poin kesepakatan yang belum dijalankan Semen Indonesia yakni pertemuan menyetujui untuk mengutamakan perusahaan anak nagari Lubuk Kilangan yang sudah menjadi rekanan di PT Semen Padang untuk mendapatkan pekerjaan pekerjaan di Semen Padang sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku serta memenuhi integritas baik.
Kemudian pertemuan menyetujui penerimaan staf dan karyawan yang mengutamakan anak nagari Lubuk Kilangan. Sepanjang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan PT Semen Padang. Penerimaan staf ini pun sudah 15 tahun tidak dilaksanakan oleh manajemen.
Kesepakatan itupun dibuat tidak main-main. Karena dihadiri oleh Deputi Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah, Dirut PT Semen Indonesia Hendi Prio Santoso, Dirut PT Semen Padang Yosviandri, Anggota DPR RI Komisi VI Refrizal, Tokoh Masyarakat Sumbar Andre Rosiade, Ketua KAN Luki alm Basri Dt Rajo Usali dan Armansyah Dt Gadang, serta Tokoh Masyarakat Lubuk Kilangan Rizak Jaez.
“Kawan-kawan minta pekerjaan sesuai dengan kesepakatan sebenarnya. Hanya minta itu saja. Keadaan sekarang ini seolah olah kami jadi pendatang di negeri sendiri. Kami berharap PT Semen Padang patuh dan taat terhadap kesepakatan yang dibuat. Karena bukan orang sembarangan ketika membuat kesepakatan. Kami pun bukan minta uang takut kepada Semen Padang, hanya minta pekerjaan,” tegasnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Verry Mulyadi yang juga Putra Asli Lubuk Kilangan membenarkan bahwa kontraktor lokal sangat kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan di PT Semen Padang. Pasalnya cucu dan cicit perusahaan sudah sapu bersih mengambil lahan-lahan kontraktor lokal, meskipun level pekerjaan hanya sekelas UMKM.
Keadaan di PT Semen Padang ini tidak sesuai dengan intruksi Menteri BUMN Erick Tohir yang memerintahkan kepada seluruh Manajemen BUMN untuk meminimalisir peran anak dan cucu perusahaan tersebut.
“Bahkan Pak Erick Thohir telah melakukan penutupan 173 anak-cucu perusahaan BUMN di daerah lain, guna mendorong pertumbuhan bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dijalankan oleh pengusaha di daerah. Sementara di Semen Padang malah mematikan UMKM lokal,” ucapnya.
Sejujurnya kata Verry, peranan Semen Padang dalam menjalankan roda perekonomian Sumbar sangat tinggi. Banyak dampak multiplier effect yang dirasakan oleh masyarakat, ketika perusahaan kebanggaan Tuah Sakato itu masih berdiri sendiri tanpa campur tangan Semen Indonesia. Ia melihat dari rasio perkembangan ekonomi Sumbar dari tahun 2013 , masa kejayaan Semen Padang, berada di angka 6.0 persen. Lebih tinggi dari rata-rata ekonomi nasional.
Begitu Semen Indonesia mengambil alih PT Semen Padang, perlahan namun pasti tingkat perkembangan ekonomi Ranah Minang menurun. Dimana pada Tahun 2014 berada di angka 5.86 persen, Tahun 2015 berada pada angka 5.41 persen, Tahun 2016 di angka 5.27 persen, pada Tahun 2017 di angka 5.29 persen dan Tahun 2018 di angka 5.14 persen.
“Kita lihat dalam tiga tahun belakang saja dengan kurangnya peran Semen Padang ditambah pandemi covjd 19 dalam menggerakkan ekonomi Sumbar, tingkat perkembangan ekonomi merosot tajam. Seperti Tahun 2021 pada angka 3,29 persen, Tahun 2022 di angka 4,36 persen, serta Tahun 2023 4,62 persen. Semuanya berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5 persen,” ulasnya.
*DPRD Sumbar Bakal Bentuk Pansus*
Seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar sepakat bakal membentuk panitia khusus (pansus) , guna menyikapi permasalahan yang terjadi antara rekanan PT Semen Padang, serta kondisi terkini PT Semen Padang yang berada dibawah kendali Semen Indonesia.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Khairudin Simanjuntak mengatakan, pansus ini dibuat agar permasalahan yang terjadi antara rekanan dan pihak PT Semen Padang bisa dicarikan solusi terbaik untuk menyelesaikannya
Kemudian yang lebih urgensi lagi, saat ini Semen Padang tidak dirasakan lagi sebagai kebanggaan warga Sumbar, sejak berada dibawah Semen Indonesia ini. Setelah 10 tahun berada di bawah bayang-bayang Semen Indonesia, sudah saatnya dievaluasi secara menyeluruh kebijakan holding ini.
“Perlu evaluasi masyarakat Sumbar sebenarnya, kalau semakin sejahtera Semen Padang masuk Semen Indonesia tidak apa-apa, kita teruskan. Namun jikalau membuat sengsara masyarakat, barangkali perlu evaluasi. Kita sampaikan sama-sama ke Kementerian BUMN, bahwa holding ini telah merugikan masyarakat,” ucapnya.
Muchlis Yusuf Abit juga menyetujui pansus diadakan DPRD Sumbar. Karena yang terjadi saat ini menciptakan perusahaan dalam perusahaan, yang diibaratkan jeruk makan jeruk, sehingga lama-lama kontraktor lokal menjadi bangkrut.
Selain itu juga bagaimana kedepannya PT Semen Padang bisa kembali ke pangkuan Ranah Minang. Karena kebijakan yang dilakukan Semen Indonesia saat ini merugikan masyarakat Sumbar, khususnya Kota Padang. Disamping itu juga tentunya PAD Sumbar semakin bertambah.
“Bahan baku diambil dari Lubuk Kilangan, dari Kuranji dan lainnya, tapi kita tidak mendapatkan apa apa. Maka dari itu kita ingin Semen Padang kembali ke Ranah Minang. Kapan perlu saham pemerintah daerah ada di Semen Padang, agar PAD daerah semakin bertambah.Saya yakin Bapak Prabowo sangat bersemangat sekali membicarakan permasalahan masyarakat bawah,” tuturnya.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Doni Harsiva Yandra juga menyampaikan bahwa masalah yang terjadi di PT Semen Padang ini tidak hanya sebatas kontraktor dan masyarakat adat saja. Tapi urusan korporasi negara yang harus dilakukan penataan ulang.
“Holding semen menghilangkan sejarah PT Semen Padang, karena entitas bicara hari ini, bukan masa lalu. Ini problem sangat serius, dan mudah mudahan menjadi titik balik energi baru perjuangan kita bersama, mengembalikan marwah Semen Padang kebanggaan orang minang sekaligus menghidupkan kembali perekonomian masyarakat,” ulas Doni yang juga Fraksi Demokrat itu.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Erick Hamdani pun juga tak ingin Semen Indonesia menjadikan Semen Padang hanya sebagai sapi perah, karena sudah menggunakan sumber daya mineral dari tanah kaum masyarakat Lubuk Kilangan. Seharusnya Semen Padang mendatangkan manfaat besar untuk masyarakat Lubuk Kilangan khususnya.
“Tentunya kebijakan korporasi Semen Indonesia mengendalikan Semen Padang seutuhnya ini bisa ditinjau ulang, karena aspirasi masyarakat bisa disampaikan kepada Bapak Andre Rosiade yang saat ini Pimpinan Komisi VI DPR RI, ada Bapak Doni Oskaria Wamen BUMN yang juga urang awak di Pusat,” pungkasnya.(kld)
