Padang, jembataninformaso.com – Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Padang tidak menerima gugatan Prapradilan Dugaan Korupsi Kasus Sapi Bunting atas tersangka F yang merupakan PPTK pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Disnakkeswan) Sumbar.
Dengan demikian Penyidik Tindak Pidana Khusus ( Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah memenangkan Prapradilan. Sehingga Penyidikan yang dilakukan Kejati Sumbar dalam kasus dugaan Korupsi Sapi Bunting atas nama tersangka F dinyatakan sah.
“Mengadili, dalam pokok perkara, Berdasarkan pertimbangan memutus dengan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. menyatakan menolak permohonan pemohon,” kata Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H, didampingi Panitera Pengganti Harry Yurino, pada sidang Pra Peradilan dengan agenda putusan Senin (14/8/2023).
Adapun dalil Pemohon dalam perkara ini ialah:
a. Penyidik tidak pernah mengirimkan SPDP sejak awal proses penyidikan baik kepada Terlapor (Para Pemohon) ataupun institusi dimana dugaan perkara Tipikor ini terjadi (Cq. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat);
b. Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tanggal 3 Juli 2023 tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pekerjaan “Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah batal demi hukum dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti perkara a quo;
c. Pemeriksaan para Pemohon sebagai Tersangka untuk pertama kalinya tanggal 14 Juli 2023 tanpa surat panggilan sebagai Tersangka.
d. Penetapan tersangka terhadap para Pemohon yang dilakukan Termohon tanpa ada proses gelar perkara dan tindak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah.
Sementara Pihak penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat selaku Termohon dalam praperadilan ini telah membantah dalil Pemohon yang juga telah menghadirkan 2 (dua) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi dalam pembuktian praperadilan ini.
Pemohon keliru memposisikan dirinya sebagai pihak Terlapor dalam perkara a quo sehingga penyidik berkewajiban mengirimkan SPDP kepada para Pemohon atau instansi dimana dugaan tindak pidana korupsi itu terjadi yakni Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat.
Termohon membantah dalil Pemohon dengan membuktian bahwa perkara a quo bukan berdasarkan pada laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi, melainkan berdasarkan informasi dari masyarakat dan didukung pemberitaan media online yang diperoleh untuk kemudian dilakukan telaah, sehingga klaim sepihak dari Pemohon sebagai pihak terlapor dalam proses penyidikan tersebut merupakan suatu kesesatan tanpa bukti dan dasar apapun, sehingga dalil Pemohon adalah sangat keliru dan permohonan Pemohon patut untuk ditolak.
Dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan hukum. Termohon telah membantah sekaligus menjawab ketidakfahaman Pemohon mengenai kewenangan Auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam menghitung kerugian keuangan negara.
Terkait dengan ketidakfahaman Pemohon sehingga mempertanyakan legitimasi dan kredibilitas auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, maka Termohon telah menghadirkan Sertifikat Auditor Ahli Muda oleh BPKP kepada para auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Sehubungan dengan dalil Pemohon yang diperiksa sebagai Tersangka tanpa surat panggilan,
Termohon telah membantah dalil tersebut, bahwa surat panggilan ialah surat yang berisikan perintah kepada pihak yang dipanggil agar hadir pada waktu dan tempat pemeriksaan yang telah ditentukan. Keterangan ini tentu sudah cukup membantah dalil Pemohon karena Pemohon masih berada di kawasan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sesaat setelah ia ditetapkan sebagai Tersangka dan akan diperiksa sebagai Tersangka.
Di samping itu, pengadilan tidak berwenang menguji dan meminta pertanggungjawaban Termohon terkait pelaksanaan gelar perkara / ekspose yang merupakan prosedur administrasi di internal Kejaksaan. Meskipun demikian, Termohon juga telah membuktikan di persidangan mengenai pelaksanaan ekspose internal perkara a quo.
Atas permohonan Pemohon tersebut, hakim berpendapat bahwa dalam penyidikan perkara a quo terdapat 5 surat perintah penyidikan. Timbul pertanyaan surat perintah penyidikan mana yang dimaksud dan tunduk pada ketentuan Putusan MK Nomor 130.PUU-XIII/2015.
Sehingga hakim berpendapat Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor: Print-02/L.3/Fd.1/07/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang telah mencantumkan nama Pemohon sebagai Tersangka sehingga Termohon wajib menyampaikan SPDP kepada Pemohon. Hal tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon ditolak. Audit BPK yang dijadikan dalil Pemohon bukan merupakan audit untuk tujuan tertentu sehingga hasil audit tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembuktian unsur Kerugian Negara dalam perkara a quo.
Di samping itu, hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Propinsi Sumatera Barat juga bukan dalam rangka penyidikan atau dilaksanakan atas permintaan penyidik. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, maka Termohon dapat menghitung sendiri kerugian negara dalam penyidikan perkara a quo. Sehubungan dengan panggilan tersangka, panggilan merupakan hak Termohon.
Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada saat Pemohon masih berada di tempat pemeriksaan. Di samping itu, Pemohon bersedia diperiksa dengan didampingi penasihat hukum pada saat pmeriksaan Pemohon sebagai Tersangka yang ditandai dengan Berita Acara
Pemeriksaan tersangka yang telah ditandatangani oleh Pemohon beserta penasihat hukumnya. Terkati dengan gelar perkara, hal tersebut merupakan kewenangan penyidik serta hal tersebut tidak diatur oleh perundang-undangan.
Oleh sebab hakim mengakui Penghitungan Kerugian Negara oleh auditor pada Kejaksaan Tinggi Sumbar, sehingga hakim meyakini telah cukup alat bukti permulaan untuk Termohon menetapkan Pemhon sebagai tersangka.
Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut maka hakim memutus dengan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.(kld)
